MEREBUT PUSAT KEKUASAAN DAN PENGARUH BIROKRASI PELANTIKAN PJ SEKDA BONDOWOSO DIWARNAI PROTES KUBU WABUP

H. Nawiryanto Winarno, dalam acara pembentukan Forum Komunikasi LSM dan Pers (2/12)

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id – Pasca Bupati Bondowoso, Drs. KH. Salwa Arifin, menunjuk Drs. Agung Trihandono SH, MM., untuk mengisi jabatan kursi Pejabat (Pj) Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, jumat (30/11) lalu, menuai protes keras dari politisi PDIP yang merupakan partai koalisi Pengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati, KH. Salwa Arifin – Irwab Bachtiar (SABAR).

Seperti dilansir media cetak Pojok kiri (3/12), Politisi PDIP, Andi Hermanto menyatakan kekecewaannya, karena dalam proses pengangkatan Pj Sekda, PDIP tidak dilibatkan. Keputusan Bupati dianggapnya terlalu bernafsu. Dan atas keputusan Bupati tersebut, PDIP merasa ditelikung saja.

Begitu pula dengan pernyataan Direktur LSM Jack Centre, Agus Sugiarto menyayangkan keputusan Bupati Bondowoso, yang mengangkat seorang pejabat yang banyak mendapat sorotan negatif dari masyarakat Bondowoso sebagai Pj Sekda, dikutip dari suara-publik.com (03/12). lebih lanjut, Agus Jack menyatakan, ”Sangat disayangkan, keputusan Bupati Salwa yang mengejutkan banyak kalangan, hanya dilandasi hasil istikharoh saja. Memang, istikharoh itu penting, untuk memohon pentunjuk. Tapi, ini persoalan aturan kepemerintahan yang wajib dipatuhi,” tegasnya.

Untuk itu, Agus Jack mengingatkan Bupati Salwa tidak main-main dengan perundangan-undangan yang ada. Karena, jika semua keputusan tidak mengacu kepada peraturan dan perundangan akan berdampak kepada masyarakat dan menimbulkan problem Pemerintahan Bondowoso kedepan.
 

Munculnya gelombang protes dari politisi partai PDIP, sebenarnya juga berawal dari isu-isu sikap arogansi Wakil Bupati dalam beberapa pernyataanya di media. Salah satunya Wabup akan mencopot kadis PMD dengan mengedepankan arogansinya. “Saya copot itu kepala Dinasnya. Siapa pun itu, jika masih mengkontraktualkan pekerjaan pada rekanan, tegas wabup Bondowoso terpilih periode 2018-2023 ini, usai memberikan bantuan program Jalin Matra di Desa Patemon Kecamatan Tlogosari, seperti dilansir bharata.co.id (2/10/2018) lalu.

Lalu isu-isu pengangkatan sekda pilihan Wakil Bupati menjadi perbincangan tiap hari di kalangan Pers dan LSM juga para relawan pendukungnya. Isu lainnya adalah berebut pengaruh, baik pengaruh politik maupun pengaruh kekuasaan, wakil Bupati memposisikan kekuatan politik dan kekuasaan melebihi Bupati, hal tersebut dapat beralasan jika dilatarbelakang jumlah kursi partai pengusung dari PDIP yang lebih besar dan faktor biaya kampanye yang di klaim beberapa pihak lebih banyak dikeluarkan oleh pihak Wakil Bupati. 

H. Nawiryanto Winarno, dalam acara pembentukan Forum Komunikasi LSM dan Pers (2/12)

Masyarakat mulai mempertanyakan karena umur Pemerintahan yang dikenal dengan paket SABAR baru seumur jagung. Terkait hal itu, H. Nawiryanto Winarno, Koordinator Partai Pendukung pasangan SABAR kepada teropongtimur.co.id mengatakan bahwa dirinya mulai bingung dengan konsep Pemerintahan yang baru saja mendapatkan kepercayaan dari rakyat. Dimana protes kebijakan Bupati oleh politisi PDIP sudah santer di media cetak, online, medsos dan dikalangan masyarakat. Terlebih terkait pelantikan Pj Sekda, para politisi PDIP seperti kebakaran jenggot, karena sekda pilihan PDIP tidak dilantik. Pernyataan politisi PDIP di media massa menimbulkan polemik dan kegaduhan baru, merasa kecewa karena Bupati menggunakan hak prerogatifnya melantik Pj Sekda.

“Mereka (Pasangan SABAR) baru saja diberikan kepercayaan rakyat untuk memimpin Bondowoso. Kurang dari 3 bulan sudah ada kegaduhan berebut pengaruh pusat kekuasaan dan isu-isu sikap arogansi Wakil Bupati. Tidak salah jika Bupati membalas dengan “unjuk taring” menggunakan hak prerogatifnya melantik Pj Sekda tanpa berunding dengan partai koalisi dan partai pendukung”.

“Ini akibat Wakil Bupati yang terlalu arogan dalam beberapa pernyataannya di media. Sehingga Bupati mengambil langkah cepat melantik Pj Sekda menggunakan hak prerogatifnya, paling tidak pelantikan Pj Sekda dapat mematahkan isu-isu bahwa pusat kekuasaan dan kekuatan politik selama ini ada pada Wakil Bupati”, ujar politikus Partai Hanura, H. Nawiryanto Winarno.

“Jika kubu wabup dan politisi PDIP masih berupaya protes dan berebut pengaruh di birokrasi, hal ini sangat disayangkan ketika muncul muncul dualisme kebijakan menyentuh ranah publik dan meluas kepada perpecahan dalam organisasi perangkat daerah, urusan pembangunan dan pelayanan ke masyarakat menjadi terabaikan akibat penyekatan dari pengaruh kepala daerah dan wakil kepala daerah, mereka saling berhadapan dan membangun rivalitas dengan bumbu demokrasi, karena keduanya merasa memperoleh dukungan langsung dari masyarakat. Saya sangat kecewa, dan semoga para relawan semakin simpati kepada Bupati KH. Salwa Arifin dengan kesederhanaan dan kebijakannya pro rakyat, tanpa kepentingan apapun”.

“Memang ada jargon dalam dunia politik bahwa tidak ada kawan dan lawan yang abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, siapapun dia akan menjadi lawan ketika berada dalam asas kepentingan kekuasaan dan pragmatisme telah mengalahkan ideologi, karena parameter yang dikembangkan adalah asas manfaat, tidak sulit untuk dibaca faktor dan para pelakunya, disatu sisi orang nomor dua/wakil kepala daerah baru berkuasa satu periode, pasti akan berusaha memperlihatkan kekuasaan, disisi lain kepala daerah adalah orang yang tidak memiliki ambisi politik dan kekuasaan, tetapi murni melaksanakan amanat rakyat sesuai visi misi ; tanpa pungli, tanpa korupsi dan tanpa jual beli jabatan”, jelas politikus yang sekaligus pimpinan LSM Teropong. (*)