Rapat Paripurna Penetapan Ranperda APBD-P Tahun 2018

TEROPONG Jbr - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Bupati Jember melaksanakan Rapat Paripurna menetapkan Ranperda APBD Perubahan, menjadi Perda APBDTahun 2018. di gedung DPRD Kabupaten Jember, Jumat (21/09/2018)

Rapat Paripurda dipimpin oleh Wakil Ketua DPRDJember, Ni Nyoman Martini ini dihadiri sebanyak32 anggota dari 47 anggota dewan ini diawali laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jember yang dibacakan oleh Agus Widiyanto fraksi PAN.

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun 2018, menjadi Peraturan Daerah (Perda) ini diputuskan dalam Rapat Paripurna pengambilan keputusan terhadap nota keuangan dan Ranperda Perubahan APBD Jember TA 2018.

Sidang dilanjutkan pembacaan pandangan dari Fraksi Gabungan Hanura dan Demokrat (Harkat), kemudian dilanjutkan oleh Fraksi Gabungan (Amanat Nasional), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Fraksi Gerindra, dan Fraksi Partai Indonesia (PDI) Perjuangan, dilanjutkan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Nasional Demokrat (NasDem), Partai Golongan Karya (Golkar), dan ditutup pembacaan rancangan keputusan Penetapan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018,  oleh Sekertaris Dewan Jupriono

Bupati Jember dr Faida MMR dalam sambutan mengatakan, persetujuan DPRD tentunya telah melalui tahapan mekanisme dan tata tertib DPRD Jember, sehingga Ranperda APBD-P Jember 2018 dapat disetujui dan ditetapkan tepat waktu, sebagaimana yang diamanatkan didalam peraturan perundang-undangan.

Menurut Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR bahwa “Pembahasan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Jember tahun 2018 ini dapat berjalan lancar karena sejatinya semua pihak sudah mempunyai satu persepsi yang sama dalam pemahaman yang sama, sehingga tidak perlu bertele-tele." jelasnya.

Bupati dr. Hj. Faida MMR menyadari bahwa masih banyak rencana program dan kegiatan yang belum ter-akomodir, namun keterbatasan kemampuan keuangan daerah ini tidak boleh menurunkan semangat kita dalam berkreasi dan berinovasi untuk menjawab setiap tantangan, untuk tetap responsif dan akomodatif pada setiap tuntutan publik.

Lebih jauh Bupati mengtakan bahwa “Saran dan masukan yang disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat melalui pendapat akhir masing-masing fraksi, merupakan catatan penting bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Jember dimasa yang akan datang,” ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua pimpinan sidang sekaligus Wakil Ketua DPRD Jember, Ni Nyoman Martini, menurutnya bahwa Penetapan Perda APBD-P ini merupakan sebuah mekanisme, pembahasan untuk memaksimalkan penggunaan APBD 2018.

Perlu diketahui bahwa penetapan APBD Jember 2018 yang besarnya mencapai Rp 3,5 triliun lebih ini sempat molor beberapa bulan, hingga akhirnya dapat ditetapkan pada Selasa (5/3/2018) malam beberapa bulan lalu. Untuk APBD-P naik menjadi 3,6 trilyun, sedangkan untuk total belanja juga mengalami kenaikan dari 3,7 menjadi 4.1 trilyun.

Untuk itu melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Tahun 2018 ini Pemerintah akan menyelesaikan sejumlah pembangunan infrastruktur seperti pendidikan dan sejumlah jalan di desa-desa serta yang lainnya. (*)