Bupati Jember Terima Hasil Assesment Dari BKN

TEROPONG Jbr – Hasil Assesment terhadap 200 Aparatur Sipil Negara (ASN) diterima Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR. dan diserahkan langsung oleh Kepala BKN Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, M.Si. di Pendapa Wahyawibawagraha, Kamis 15 November 2018.

Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR menyebut bahwa penerimaan Assesment merupakan pengamanan integritas yang menjadi masalah utama dalam pemilihan pejabat di jajaran Pemerintahan Kabupaten Jember.

Hal ini disampaikan Bupati usai menerima hasil Assesment terhadap 200 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkab Jember. Penyerahan dilakukan dalam acara rapat koordinasi BKN dengan Kantor Regional II BKN Surabaya serta jajaran BKD se-Provinsi Jawa Timur.

Dalam sambutannya saat  rapat koordinasi, Bupati Faida mengaku assesment yang dilakukan oleh BKN meringankan beban Pemerintah Kabupaten Jember. baik anggaran maupun pelaksanaan.

Dengan lebih cepat menerima hasil assesment tersebut, Bupati berharap secepatnya dapat menggunakan untuk mengisi formasi-formasi kosong. “Hasil assessment secara simbolik pertama diberikan untuk Kabupaten Jember, karena memang kami meminta percepatan menerima hasil,” terang Bupati Faida

Formasi-formasi yang kosong tersebut akan diisi oleh staf yang sudah ikut pemetaan kompetensi. Ada 200 staf yang memungkinkan masih bisa untuk mengisi jabatan eselon IV jabatan struktural.

Dengan 200 staf ini, kata bupati, sudah sangat meringankan. Mereka ini betul-betul dari staf pelaksana yang belum pernah terpetakan sebelumnya. “Jadi kita benar-benar menggali potensi baru dari bawah,” ungkapnya.

Bupati Faida berharap, hasil kompetensi ini dapat membuat Pemerintah Kabupaten Jember memilih pejabat-pejabat yang akan diujicobakan dengan kesempatan yang diberikan sebagai Plt. Bupati Faida optimis dengan bekal hasil assessment, maka penempatan pejabat ini akan lebih sesuai dan tepat.

Bupati Faida berharap, hasil assesment ini dapat membantu Pemerintah Daerah untuk memunculkan pejabat-pejabat baru sesuai potensi di bidangnya masing-masing. “Masalah utamanya bukan hanya pemilihan sesuai kompetensi, tetapi pengamanan integritas,” tandasnya. (*)