Kabupaten Jember Menuju Kabupaten Peduli HAM

TEROPONG Jbr - Duet kepemimpinan Faida-Abdul Muqit Arief berkomitmen untuk menjadikan Jember sebagai kabupaten ramah HAM. Salah satunya dalam pembuatan kebijakan, program kerja, dan implementasi pembangunannya berpijak pada nilai-nilai HAM yang bersifat universal. Sehingga pembangunan yang dilaksanakan mampu memberi efek kesejahteraan masyarakat, yang menjadi muara akhir pembangunan tersebut.

Program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah daerah acap kali menimbulkan konflik yang berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Semisal perluasan jalan dengan menggusur kawasan permukiman, maupun fasilitas publik lainnya seperti bandara. Tak heran, jika pemerintah daerah menjadi salah satu instansi yang paling banyak diadukan ke Komnas HAM, selain kepolisian dan perusahaan atau korporasi.

Karena sejatinya, pembangunan yang dijalankan harus bermuara kepada kesejahteraan masyarakat. “Jadi, tidak ada pembangunan yang berarti tanpa didasari bahwa kesejahteraan adalah hak asasi manusia,” kata Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR, usai menjadi narasumber di acara Festival HAM Indonesia 2018, di Wonosobo, Jawa Tengah, Selasa 13 November 2018.

Untuk itu, perlu ada pemahaman bersama baik di tingkat pemimpin yang menjadi pengambil kebijakan pembangunan di daerah, serta pejabat maupun aparatur pemerintah di daerah. Harapannya, pembangunan yang dilakukan berbasis pemenuhan HAM, bukan hanya sekedar menjalankan program kerja, yang justru merugikan masyarakat di daerah setempat.

Saat ini, Jember sudah memenuhi kriteria-kriteria kabupaten peduli HAM. Meski masih di tahap awal. Karena setiap tahun perkembangan kabupaten HAM ini akan terus dievaluasi oleh Komnas HAM. Apakah penyusunan rencana program kerja, serta pembangunan benar-benar merujuk pada upaya pemenuhan itu sendiri. “Dan saya berharap upaya ini lebih implementatif dan meluas,” ujar Faida.

Sebagai perwujudan atas komitmen itu, sejak dua tahun lalu Pemkab Jember telah bekerjasama dengan Komnas HAM melatih para pejabat di kabupaten setempat. Ini sebagai upaya untuk memberi pemahaman terhadap para pemimpin program di dinas masing-masing, agar mereka mampu membantu bupati dalam merencakan, serta menjalankan program yang berbasis pemenuhan HAM. “Jadi yang dilakukan penuh dengan kesadaran, bahwa ini adalah upaya pemenuhan HAM. Sekaligus menyadari bahwa pemenuhan HAM itu harus diperjuangkan,” tegasnya. (*)