WAKIL KETUA PRESIDIUN RELAWAN SABAR 276, BANTAH INTERVENSI BUPATI

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id – Wakil Ketua Presidium Relawan SABAR 276, H. Nawiryanto Winarno, SE., membantah jika pihaknya dianggap intervensi kepada Bupati Bondowoso terkait rencana akan dilaksanakan mutasi pejabat. “tidak ada kepentingan pribadi dan politis maupun ‘like and dislike’ pasca Pilkada Serentak Kabupaten Bondowoso pada 27 Juni 2018 lalu.

Dikatakan Nawiryanto, usulan penempatan pejabat ini hanya sebatas reposisi pejabat struktural. Sebab, selain dibatasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang ada, bahwa mutasi pejabat struktural dilarang dilakukan oleh kepala daerah sebelum 2 tahun menjabat. Reposisi ini juga harus mengikuti aturan lelang jabatan untuk posisi pimpinan tinggi di SKPD.

“Dalam posisi begini kita mau melelang jabatan kan tidak mungkin, karena rumah yang tersedia lebih sedikit dibanding orang yang ada. Jadi, mau tidak mau ada yang digantikan,” jelas Nawiryanto (10/10/2018) kemarin.

Nawiryanto menambahkan, pertimbangan dilakukannya reposisi saat ini, sudah sangat logis. Misalnya, pertimbangan menempatkan pejabat yang menjadi usulan para relawan untuk mengisi Jabatan Fungsional Tertentu. Pertimbangan utamanya, melihat kompetensi pejabat dalam menguasai bidang OPD yang akan dijabatnya.

“Kami mengusulkan kepada Bupati dalam mengambil kebijakan, harus juga melihat kompetensi pejabat. Tidak mungkin, kita akan mengulang kesalahan yang sama seperti pemerintahan sebelumnya, menempatkan pejabat tidak sesuai dengan bidang keahlian dan latar belakang pendidikannya,” tegasnya.

Tak lupa, Nawiryanto menepis isu terkait Presidium Relawan SABAR 276 yang dianggap oleh beberapa pihak telah memaksakan kehendak dan turut campur urusan pemerintah.

“Tujuan kami tidak seperti yang dibicarakan tokoh-tokoh politik di beberapa media baru-baru ini. Janji politik SABAR adalah program skala prioritas yang harus dipenuhi. Sedang banyak program ‘skala kepentingan’ masih dipertahankan dan pengabaikan visi misi dan janji SABAR. Seperti honor guru ngaji, kamilah yang ngotot kepada anggota DPRD partai pengusung untuk mensukseskan kenaikan anggarannya,” bebernya.

Bahkan, lanjut Nawiryanto, dirinya sempat berstatemen, jika anggota DPRD dari partai pengusung tidak bisa mensukseskan kenaikan honor guru ngaji, kami dari Presidium Relawan SABAR 276 akan mendatangkan konsultan keuangan untuk membedah Anggaran Bondowoso. Ingin mengetahui pos-pos Anggaran mana yang harus di hemat untuk menutup honor guru ngaji.

“Alhamdullillah usulan kami untuk mengawal visi misi Bupati terkait kenaikan honor guru ngaji sudah dapat disetujui oleh eksekutif dan legislatif. Inilah salah satu bentuk perjuangan kami, tidak ada kepentingan pribadi dari pihak kami, tetapi murni untuk kepentingan masyarakat. Sedang kemarin-kemarin para politikus tidak ada yang bicara lantang terkait kenaikan honor guru ngaji, melainkan hanya retorika kepentingan mencari simpati dan dukungan masyarakat, untuk mencari dan mempertahankan jabatan saja”.

“Karena faktanya, saat pembahasan anggaran, mereka tidak memperjuangkan kenaikan honor guru ngaji dengan alasan anggaran tidak cukup, dan menyerah sebelum bertanding. Memangnya anggaran kita pernah cukup. Berapapun anggaran tidak akan pernah cukup, tetapi program skala prioritas harus dipenuhi dulu, dan jangan hanya mempertahankan 'program skala kepentingan' pribadi dan golongannya saja”, pungkasnya. (*)