H. DARMA : SUDAHI SANDIWARA KEGADUHAN ANGGARAN

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id - Polemik Pejabat dan elit Politisi Bondowoso karena tidak tidak mengakomodir visi misi kepala daerah terpilih dalam draft APBD Tahun Anggaran (TA) 2019 mendapat sorotan beragam. Sebagian masyarakat menganggap sebagai bentuk “ketidakpatuhan” kepala daerah sebelumnya terhadap regulasi sekaligus mengindahkan Surat Mendagri kapada gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia untuk mensikronkan dan berkoordinasi dalam penyusunan draft APBD 2019.

Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Buchori Mun'im, angkat bicara terkait kegaduhan pembahasan draf APBD Bondowoso TA 2019. Buchori mengungkapkan, "Idza ta‟aradha mafsadatani ru‟iya a‟zhamuha dhararan birtikabi akhaffihima (Jika berkumpul dua madharat (bahaya) dalam satu hukum, maka dipilih yang lebih ringan madharatnya. Kaidah ushul fiqh ini, barangkali dapat dijadikan rujukan antara qaul jadid dan qauk qadhim, mengacu pada saran Pak De Karwo saat Sertijab dan Sidang Paripurna Istimewa DPRD di Pendopo”.

Lalu politisi PPP sekaligus wakil ketua DPRD Bondowoso menceritakan kronologis pembahasan RAPBD Bondowoso. “Sekitar minggu pertama bulan September 2018 draf APBD 2018 diserahkan oleh eksekutif ke sekretariat DPRD, dalam draf tidak termaktub salah satu program Bupati dan Wakil Bupati terpilih antara lain kenaikan honor guru ngaji dan bosda madin”.

“Saat itu ramai dimedsos termasuk juga di DPRD terutama fraksi PDIP dan fraksi PPP. Pada tanggal 13 September 2018 rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Bupati terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2019 disampaikan oleh Bupati Amin Said sekaligus pamitan dari akhir jabatan sebagai Bupati”.

“Tanggal 14-19 Rapat-rapat fraksi penyusunan pemandangan umum menyikapi R-APBD TA 2019. Terjadi komunikasi F-PPP dan FPDIP bahkan juga dengan Fraksi lain, untuk memasukkan kenaikan guru ngaji dan bosda madin. Pada tanggal 20 September 2018 rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD TA 2019, dalam pemandangan umum fraksi-fraksi ada 5 fraksi yang sepakat dan mendorong agar honor guru ngaji dinaikkan”.

“Tanggal 21 September 2018 rapat paripurna jawaban Bupati yang dibacakan oleh Plt. Bupati (Sukarna) atas pemandangan umum fraksi-fraksi, diperhatikan dengan menyesuaikan kemampuan anggaran. Sampai saat ini tgl 5-22 Oktober 2018 masih pembahasan R-APBD TA 2019. Pada tanggal 22 Oktober 2018 Paripurna Penetapan APBD TA 2019. Masih banyak waktu sebetulnya mengevaluasi semua program dalam draf R-APBD TA 2019 tidak hanya sekedar program honor guru ngaji dan bosda madin, bagaimana dengan program-program lain seperti pengentasan kemiskinan dan lain-lain”, jelas Buchori Mun”im.

Mengutip pernyataan Politisi PDIP Andi Hermanto, di salah satu media, menaytakan, “tim transisi dari Sabar (Salwa-Bachtiar), saat pembahasan dengan tim anggaran sudah mengajukan semua program prioritas bupati. Dari awal, tim transisi sudah menegaskan, ini lho program prioritas dari Sabar yang harus dimasukkan di tahun 2019, sudah jelas. Tapi, kenyataannya dari DPPKA Bondowoso sangat tidak mengapresiasi,” paparnya Kamis (4/10/2018).

Andi mengaku sangat kaget, ketika yang semestinya honor guru ngaji Rp 1,5 juta, masih tetap Rp 800 ribu. Dia juga menyatakan, bahwa masih ada pola lama, atau gaya pemerintahan lama yang dipakai oleh tim anggaran sehingga untuk kenaikan honor guru ngaji.

“Saya sangat kecewa kinerja dari DPPKA, karena honor guru ngaji masih Rp 800 ribu. Dan kenapa draf itu masih dilempar lagi kepada DPRD, artinya SKPD masih belum bisa menterjemahkan apa yang dimaksud dengan visi misi Sabar dan mereka masih berasumsi bupatinya masih yang lama,” pungkas Andi, politisi dari PDIP tersebut.

Di sumber berita yang sama, Farida, Kepala DPPKA menjawab tudingan itu. Karena dia yakin, apa yang telah diputuskannya tersebut, telah sesuai mekanisme. Dia juga mengatakan, bahwa kenaikan honor guru ngaji akan masih mungkin dimasukkan, karena saat ini draf tersebut masih dalam proses pembahasan di DPR untuk menjadi APBD sebenarnya. Dia menegaskan, bahwa pihaknya bekerja diatur oleh mekanisme. Jadi, lanjutnya, dia berkerja ada aturan dan peraturan perundang-undangan yang melandasi.

Begitu juga dengan, Ketua DPRD Kabupaten Bondowoso, H. Tohari, S. Ag mengemukakan, hingga saat ini draf APBD 2019 yang sudah masuk di DPRD dan sedang dalam proses pembahasan di komisi-komisi ternyata salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang salah satunya adalah menaikkan kesejahteraan guru ngaji dan menambah alokasi Bosda Madin tidak masuk dalam draf APBD 2019 yang disusun oleh Pemerintah Daerah sebelumnya atau tidak ada rencana untuk menaikkan kesejahteraan guru ngaji maupun menambah alokasi Bosda Madin.

Ketua Partai Hanura, H. Nawiryanto Winarno, SE., yang selalu komitmen memperjuangkan visi misi Bupati terpilih, mengungkapkan kekesalannya. “Aktor Politik. Rasanya kata itu yang paling tepat menggambarkan jika ada Anggota DPRD Bondowoso yang sok kritis terhadap pengajuan Anggaran Pemerintah Daerah yang tidak mengakomodir visi misi bupati terpilih dalam draft APBD 2019 dan berlagak kritis seolah pembela rakyat sejati. Hajar sana, hajar sini seolah-olah dialah yang paling gelisah dan mengerti tentang kebutuhan rakyat. Bermodalkan sebagai anggota lembaga legislatif yang digadang sebagai wakil rakyat, tampil jumawa membacakan puisi yang hanya berisi kecaman bernada nyinyir kepada Tim Anggaran yang dianggap tidak mengakomodir kepentingan Bupati terpilih. Mungkin biar dianggap bahwa wakil rakyat yang lain tidak perduli dengan kesejahteraan rakyat, dan lebih memilih menjalani misinya memperbesar partai, kecuali dirinyalah satu-satunya anggota DPRD yang memikirkan rakyat”.

“Saya tidak mengerti apakah kegelisahan mereka memang betul kegelisahan yang membabi-butakan nurani. Atau hanya sebatas hasrat demi melegitimasi eksistensi sebagai seorang anggota DPRD yang katanya memang paling dekat dengan rakyat dan kemanusiaan.

Semangat mereka yang seolah paling peduli itu rasanya substantif, tanpa adanya muatan keilmuan yang memadai. Hanya kebenaran apriori saja yang mereka gunakan dalam alam berpikir mereka. Mereka seolah merasa paling intelek, tapi hanyut dalam tendensi yang kurang prestisius, menjadi manusia-manusia yang haus akan popularitas”, lanjut politisi Hanura yang lebih akrab dipanggil H. Darma.

“Rasanya pusing kalau membayangkan diri menjadi mereka yang munafik itu. Kalian itu kurang jujur untuk berteriak dengan lantang, tentang apa yang seharusnya kalian rasakan. Menjadi pengecut dibalik topeng idealisme. Saya melihat kegelisahan mereka tidak sebagaimana apa adanya, masih tertutupi struktur penglihatan yang apriori. Alasan mereka untuk menjadi gelisah kurang empirik. Saya tak percaya kalau mereka benar perduli, karena mereka juga bagian dari pembahasan anggaran daerah. Berlagak kritis untuk tujuan ‘nyari massa’ untuk kembali menduduki jabatan anggota DPRD. Ya memang, mereka aktor politik yang sempurna”.

“Memang semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki tanggungjawab untuk merealisasikan visi dan misi bupati terpilih. OPD harus membuat program yang selaras dengan visi dan misi bupati terpilih untuk dijadikan program di masing-masing OPD”.

“Sebelumnya Pemda bersama legislatif membahas tentang pembahasan KU dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2019, pada hari selasa, 31 Juli 2018, DPRD Bondowoso adakan Rapat Badan Anggaran dan Tim Anggaran (BATA) membahas hal tersebut diatas. Tahap ini merupakan tahap akhir dari pembahasan yang sebelumnya dimulai dari tingkat Komisi-komisi DPRD Bondowoso”.

“Pertanyaan sederhana, mengapa setelah banyak pihak mempertanyakan anggaran honor guru ngaji yang tidak naik, baru para anggota DPRD mulai “sok teriak kritis”. Memangnya para Anggota DPRD tidak ikut membahas KU dan PPAS 2019, sebelum di setujui dan ditandatangi bersama antara eksekutif dan legislatif?”

H. Darma juga membuka situs dprd.bondowosokab.go.id, dan membacakan berita yang terulis di situs tersebut. “Pembahasan Anggaran KU dan PPAS 2019 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, dan dihadiri oleh unsur Pimpinan dan Anggota Badan Anggaran DPRD Bondowoso, Sekretaris Daerah (Ketua Tim Anggaran), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah serta OPD lainnya. Dalam rapat tersebut membahas beberapa pertanyaan dan saran dari Badan Anggaran DPRD Bondowoso. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dijawab oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran dan anggota Tim Anggaran lainnya”.

“Jadi saya heran, Anggota DPRD dari dua partai pengusung Bupati terpilih Bondowoso sama sekali tidak “bersuara” berkaitan dengan honor guru ngaji melalui Badan Anggaran, buktinya hanya ada satu saran yang dipertegas kembali oleh anggota Badan Anggaran yaitu terkait peningkatan sarana dan prasarana di lingkungan Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP) untuk mendorong pengentasan kemiskinan di Kabupaten Bondowoso. Tidak pernah ada saran untuk kenaikan honor guru ngaji. Lalu sekarang mereka seperti “cuci tangan” dan berteriak lantang menyalahkan Tim Anggaran. Saya kira sudah cukup. pesan terakhir saya, sudahi sandiwara kegaduhan anggaran, masyarakat sudah paham, pihak-pihak yang menghambat visi misi Bupati Kiai Salwa Arifin”, kata H. Darma mengakhiri wawancaranya. (*)