POLEMIK KENAIKAN ANGGARAN HONOR GURU NGAJI DI KRITIK KETUA PARTAI HANURA DAN PKB, ANDI HERMANTO : SAYA HANYA MENYELAMATKAN VISI MISI SABAR

BONDOWOSO – teropongtimur.co.id - Kritik Ketua Partai Hanura Bondowoso, H. Nawiryanto Winarno, SE terhadap polemik kenaikan Anggaran honor guru ngaji ditanggapi oleh Wakil Pimpinan DPRD Bondowoso dari Fraksi PDIP, Andi Hermanto.

Awalnya Nawiryanto Winarno mengkritik honor guru ngaji yang tetap 800 ribu, dan tidak dinaikkan menjadi 1,5 juta rupiah sesuai dengan visi misi Bupati Bondowoso terpilih Kh. Salwa Arifin – Irwan Bachtiar.

Andi Hermanto mengomentari kritik karena bahasa yang digunakan Nawiryanto Winarno dianggapnya tidak enak. “Bahasanya gak enak sama sekali mas, maaf mas saya bukan tipe orang yang mau cari muka. Saya hanya menyelamatkan visi misi sabar”.


Andi juga menepis, jika dianggap DPRD tidak memperjuangkan kenaikan honor guru ngaji, seperti lontaran kritik Nawiryanto Winarno yang mempertanyakan kinerja DPRD di Bondowoso. “Saya kan sudah bilang. Usulan 1.500 (1,5 juta. Red) itu sudah di diskusikan dengan tim anggaran. Tapi draft yang diajukan tetap”, jelas Andi Hermanto melalui pesan Whatsapp..

Mendapatkan tanggapan atas kritiknya, Nawiryanto Winarno, berupaya mempertahankan pendapatnya atas kritik kepada anggota DPRD terutama Fraksi PDIP dan PPP. Dia menyatakan, jika apa yang diutarakannya berdasarkan fakta dan data-data yang dihimpun dari sumber resmi pemerintah, salah satunya dari web resmi DPRD Bondowoso. “Satu-satunya saran dari BA TA (Badan Anggaran dan Tim Anggaran. Red) pembahasan KU dan PPAS hanya peningkatan sarpras KBPP (Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan. Red), tidak ada saran dari BA TA untuk meningkatkan honor guru ngaji sesuai visi dan misi bupati terpilih. Oleh karena itu, masyarakat melihat, jika DPRD berjuang untuk meningkatkan honor guru ngaji, pasti dalam BA TA akan muncul saran kepada eksekutif, sebelum penandatangan KU dan PPAS”, kata Nawiryanto Winarno menanggapi pernyataan Andi Hermanto.

“Sudah ada rumahnya, kapan di masukkan anggaran guru ngaji, dan kalau tidak ada rumahnya bagaimana cara memasukkan, kalau ada rumahnya kapan dimaksukkan, yang jelas yang 800 ribu untuk guruh gaji sudah jelas...apakah mau bikin dua rumah...”

“Mengapa ada saran peningkatan sarana dan prasarana KBPP, tetapi mengapa tidak ada saran peningkatan kesejahteraan guru ngaji. Rumahnya honor guru ngaji... ya Peningkatan kesejahteraan. Dan itu tidak pernah ada pembahasan maupun saran. Lalu pertanyaan selanjutnya, jika memang DPRD memperjuangkan honor guru ngaji, apa yang sudah dilakukan DPRD terutama dari koalisi pengusung bupati terpilih pada momen sidang resmi DPRD?”.

“Usulan angka di APBD harus melalui mekanisme pembahasan resmi eksekutif dan legislatif di DPRD. Diskusi dengan Tim Anggaran, tidak bisa di pakai sebagai landasan atau klaim kinerja DPRD terutama fraksi partai pengusung bupati terpilih. DPPKA sendiri menyatakan masih memungkinkan kenaikan honor guru, karena masih berupa draf dan masih proses pembahasan di DPRD”, tegas Nawiryanto.

Gayung bersambut juga dari Ketua DPC PKB Bondowoso, Ahmad Dhafir yang sesalkan rencana kenaikan honor guru ngaji dijadikan sebagai komoditas politik. Mengutip pernyataan Ahmad Dhafir, yang di lansir di memoindonesia.com, Dhafir rmengutarakan keprihatinannya terkait tidak masuknya kenaikan honor guru ngaji ke dalam draf RAPBD tahun 2019. Padahal, rencana kenaikan honor guru ngaji, dari sebelumnya Rp 800 ribu per tahun menjadi Rp 1,5 juta per tahun, menjadi salah satu janji politik, Bupati Salwa Arifin, dan Wabup Irwan Bachtiar Rahmat.

“Terkait kenaikan insentif guru ngaji, seharusnya tidak perlu menjadi polemik yang mengakibatkan terjadinya kegaduhan di ranah publik. Insentif Rp 1,5 juta per tahun itu dibagi 12 bulan hanya Rp 120 ribu. Kemudian Rp 120 ribu dibagi 30 hari akan menjadi Rp 4.000 rupiah perhari. Hanya uang empat batang rokok saja kok diributkan. Seharusnya yang diperdebatkan bagaimana untuk meningkatkan kualitas keagamaan yang jauh lebih penting dari pada Rp 1,5 juta. Paling penting, hormati posisi guru ngaji kalau ini disampaikan di publik,” tuturnya di Kantor DPC PKB, Minggu (7/10).

Bahkan, Ahmad Dhafir pun pernah melakukan pertemuan secara langsung dengan para guru ngaji di 21 kecamatan, untuk menyampikan janji kenaikan honor guru ngaji saat mencalonkan diri di Pilbup 2018. Dengan realisasi pada tahun 2018 juga.

“2018 sebenarnya sudah bisa realisasi. Nggak nunggu 2019. Karena pemilihan kepala daerah pada Juni 2018 kemarin. Kan saat itu sudah tahu siapa yang terpilih,” urainya.

Maka seharusnya tim pemenangan sudah menyampaikan kepada tim anggaran untuk perubahan anggaran Agustus 2018. Sebab, itu merupakan visi misi dan bagian dari janji saat kampanye yang masih ada waktu 3 bulan untuk menyampaikan ke eksekutif.

“Tentunya merevisi KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara). Sekaligus menyusun draf perubahan anggaran 2018 dan menambah honor guru ngaji kan bulan puasa kemarin sudah terima Rp 800. Kemudian bisa ditambah menjadi Rp 700 ribu,” tutur Dhafir pada awak media.

Polemik kegaduhan kenaikan Anggaran Guru ngaji ini akan terus bergulir, apalagi setelah ketua PKB sekaligus mantan Ketua DPRD Bondowoso memastikan, bahwa kenaikan Honor Guru ngaji seharusnya sudah bisa masuk pada Perubahan Anggaran tahun 2018 ini. Hal ini yang membuat masyarakat beropini, bahwa dukungan Fraksi PDIP dan PPP untuk mensukseskan visi misi Kh. Sawa Arifin - H. Irwan Bachtiar, dinilai sangat minim.

Sampai dengan berita ini di unggah, belum ada tanggapan resmi dari Fraksi PPP sebagai partai pengusung Kiai Sahwa Arifin. (*)