Bupati Terima Kunker (ECLT) Eliminating Child Labour in Tobacco, Genewa dan (LPKP)Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan

TEROPONG Jbr – Kunjungan kerja (ECLT) Eliminating Child Labour in Tobacco, Genewa dan (LPKP) Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Jember diterima Baik oleh Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR  di Pendopo Wahyawibawagraha, Selasa 23 Oktober 2018.

Kunker (ECLT) Eliminating Child Labour in Tobacco, Genewa dan (LPKP) Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan di Kabupaten Jember itu terkait upaya bersama penghapusan pekerja anak di sektor pertanian melalui fasilitasi Kabupaten Layak Anak (KLA).

Dalam sambutannya Bupati Jember mengatakan bahwa “Hak sipil menjadi salah satu hak dasar anak yang pemenuhannya telah diupayakan di Kabupaten Jember. Seperti pengurusan Kartu Identitas Anak (KIA), yang sampai saat ini mencapai 93 persen. Ini adalah pintu masuk untuk seluruh program dan akses-akses dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak, dimulai dari identitas anak,” terang Bupati Faida.

Bupati menambahkan “Menyangkut pekerja anak, masalah ekonomi membuat anak harus bekerja sejak dini. Masalah ini dimanapun ada.Tetapi kita mempunyai komitmen bahwa anak-anak mempunyai hak untuk sejahtera, oleh karenanya anak-anak tidak boleh dibebani oleh tanggungjawab ekonomi keluarga,” ujarnya.

Di Jember, persoalan perkerja anak bukan hanya terkait ekonomi. Budaya juga mempengaruhi munculnya pekerja anak. Anak-anak bermain dan bekerja di tempat tembakau. Juga ada anak diasuh ibunya saat bekerja sebagai buruh tembakau.

Bagi bupati, kemitraan dengan LPKP dan ECLT menjadi komitmen bersama bahwa masalah anak bekerja di Jember harus segera diakhiri. “Apapun masalahnya, anak-anak mempunyai hak yang harus diperjuangkan, agar mereka bisa sejahtera,” tandasnya.

Sementra itu Direktur ECLT Foundation MR. David Hammono ketika bertemu dengan Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR menyampaikan bahwa “Upaya penghapusan pekerja anak memerlukan kerjasama multistakeholder” ujarnya

Lebih jauh David menjelaskan, ECLT mendapatkan kesimpulan itu selama melakukan kegiatan kerjasama penghapusan pekerja anak di Indonesia. Dari tahap awal kegiatan yang dilaksanakan ECLT, kata David, sudah mendapatkan pesan yang sangat jelas dan tegas terkait upaya penghapusan pekerja anak oleh banyak pihak. Pemerintah, baik di tingkat nasional maupun tingkat lokal, telah berupaya. Perusahaan tembakau maupun organisasi masyarakat sipil juga telah berupaya. “Kalau hanya dilakukan secara terpisah, tidak akan memberikan hasil yang signifikan. Karena itu kita memerlukan kemitraan yang melibatkan multistakeholder,” jelas David.

Kesepakatan itu juga menyebutkan, selain kemitraan di tingkat nasional, juga akan memiliki cabang di dua daerah, yakni di Jawa Timur dan Lombok. “Dibawah pimpinan Bappenas dan dukungan teknis serta keuangan yang kami miliki, kami yakin kemitraan untuk penghapuskan pekerja anak di sektor pertanian ini dapat memfokuskan upaya-upaya yang sudah ada,” tandasnya. (*)