Bupati Jember Jadi Keynote Speaker Dalam Ajang The World Human Rights Cities Forum 2018 (WHRCF 2018) di Korea Selatan

TEROPONG Jbr - Bupati Faida menjadi keynote speaker dan mempresentasikan dalam bahasa Inggris terkait “Best Practice in Implementing SDGs in Local Level”. Dalam ajang WHRCF 2018 ini, beberapa delegasi berbagai negara berupaya keras bagaimana agar pemerintah lokal maupun pusat menjadi pelindung utama hak asasi manusia. Kesempatan tersebut tentu saja tidak disia-siakan Bupati Faida untuk memaparkan berbagai hal terkait apa saja yang telah dilakukan Jember. Sekaligus mempromosikan Jember sebagai daerah yang ramah HAM yang di dalamnya banyak keberagaman.

Pembukaan ajang WHRCF 2018 ini juga dihadiri Morten Kjaerum, The Director of RWI dan Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi, UCLG ASPAC Secretary General. Forum 2018 ini diselenggarakan di Pusat Konvensi Kimdaejung dari 18 hingga 21 Oktober.

Pada kesempatan kali ini Bupati Jember dr Hj Faida MMR bersama 25 delegasi dari berbagai negara hadir secara khusus diundang untuk bicara dalam ajang The World Human Rights Cities Forum 2018 di Korea Selatan. Forum Dunia Hak Asasi Manusia 2018 (WHRCF 2018) ini diadakan sebagai acara tahunan di Gwangju, Korea Selatan untuk mewujudkan visi dari berbagai daerah belahan dunia menjadikan kota ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

Bupati Faida juga hadir bersama pembicara Sofie Viborg Jensen (RWI) yang bicara soal “Human Rights Cities link to SDGs” dan Dr. Bernadia Irawati Tjandradewi (UCLG ASPAC) terkait “Localizing SDGs: Experiences from Indonesia”. Ada pula Lee Yong-Seop, (Mayor of Gwangju) yang membahas khusus soal “Gwangju Experience in Promoting HRC”.

Bupati Jember Faida sempat menjelaskan kondisi secara umum kabupaten Jember dengan segala keberagamannya. Dengan jumlah penduduk lebih dari 2,6 juta orang yang menyebar di 31 kecamatan dan 248 desa, tentu bukan hal mudah mengelolanya. Belum lagi ditambah luas Jember yang mencapai 3.293,34 Km² yang sebagian penduduknya hidup dari sektor pertanian.

Bupati Faida juga menjelaskan, “Perjuangan hak asasi manusia untuk mendapatkan kesetaraan dalam berkarya, juga telah dituangkan dalam aturan khusus dengan adanya Perda bagi penyandang Disabilitas yang juga dituangkan dalam Perbup. Bahkan, dalam penerimaan CPNS dan lowongan pekerjaan di beberapa perusahaan, juga ada ketentuan sekian persen pegawainya harus mengakomodasi para penyandang disabilitas. Inilah upaya pemerintah dalam memperjuangkan hak asasi manusia bagi kaum disabilitas dalam memberikan hak kesamaan dalam berkarya,” ujar Bupati Faida.

Upaya WHRCF dan komunitas hak asasi manusia internasional telah berkontribusi pada laporan 2015 Komite Penasihat Dewan Hak Asasi Manusia PBB, yang menetapkan tanggung jawab pemerintah lokal dan pusat sebagai pelindung hak asasi manusia. Secara khusus, Komite menetapkan untuk menekankan peran pemerintah daerah sebagai penyedia layanan yang harus memenuhi kebutuhan sehari-hari warga termasuk hak mereka masing-masing untuk pendidikan, kesehatan, perumahan, lingkungan, hukum dan ketertiban, dan air minum. (*)