LAGI - LAGI DUGAAN KORUPSI TERJADI DI KOTA TAPE BONDOWOSO

 

Bondowoso, Teropong Timur.com

Lagi, Terjadinya dugaan penyalahgunaan anggaran dana siluman yang mengatasnamakan media, berupa Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media, yang dialihkan untuk kebutuhan yang tidak jelas dan tidak transparan telah di sorot oleh beberapa Media massa yang juga merasa kecewa akan semua dugaan tindakan tercela ini, hal ini juga di ungkapkan oleh Johan OB selaku aktifis LSM GARDA P3ER yang juga menyimak dan menyikapi hal ini, menurutnya, anggaran tersebut adalah angggaran yang terkait dalam mendukung kinerja media massa (Pers) di Kabupaten Bondowoso, rinciannya sebagai berikut :

1.   Kabag Umum dan protokoler berupa belanja surat kabar dengan total anggaran Rp.145 juta.

2.   Kabag Humas, untuk program kerjasama informasi dengan media massa menelan anggaran sebesar Rp. 1,9 Milyar.

3.   Sekretariat Daerah [Sekda] untuk belanja surat kabar atau majalah dan program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa sebesar Rp. 145 juta dan program kerjasama informasi dengan media massa sebanyak Rp. 1,953 Milyar.

4.   Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset [DPPKA] untuk belanja surat kabar Rp. 11,5 juta.

5.   Badan Penanggulangan Bencana Daerah [BPBD] kabupaten Bondowoso Rp. 100 juta.

6.   Dinas Parawisata Pemuda Olah Raga dan Perhubungan [Disparporahub] Rp. 112 juta

7.   Sekretariat DPRD Bondowoso berupa surat kabar Rp. 14.600 juta.

8.   Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Rp. 9 juta

9.   Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu belanja surat kabar dan program kerjasama dengan media massa Rp. 65 juta.

Selama ini para awak media hanya bertumpu pada kegiatan Kabag Humas saja. Sedangkan untuk dana anggaran belanja di SKPD lain yang belum disebut diatas, rata-rata berkisar antara Rp. 1-3 juta, maka hal ini seharusnya program kerjasama informasi dengan Mass Media dilakukan dengan orang yang memiliki media, akan tetapi sejauh ini pihak Pemkab Bondowoso malah diindikasi menyelewengkan dana anggaran itu untuk kebutuhan lainnya yang tidak melibatkan media massa hingga menelan anggaran milyaran.

Haeriyah Yulianti selaku kabag Humas Pemkab Bondowoso saat akan di konfirmasi oleh Tim teropong Timur selalu terlihat sibuk dan tidak pernah menyikapi secara serius terhadap Tim Teropong Timur, akan tetapi seara jelas masalah ini di jadikan sebagai masalah yang sangat serius dan perlu untuk di sikapi karena lagi – lagi terkait dengan masalah anggaran yang di duga di permainkan oleh oknum – oknum yang haus dan jelas mempermainkan awak media di Bondowoso.

Hal ini mendapat tanggapan serius dari Johan OB LSM GARDA P3ER dan para aktivis lainnya yang mengatakan, “jelas-jelas ini pemanfaatan nama media untuk merampok uang rakyat, kami yakin para awak media tidak mengetahui penggunaan dana anggaran tersebut selain kegiatan yang di kabag humas yang melibatkan media massa, terutama dalam pembelian surat kabar dan mekanisme kerjasama dengan pihak Pemkab Bondowoso”, jelasnya.

“Yang kami ketahui pembelian surat kabar atau berlangganan untuk SKPD tersebut hampir sama, tetapi mengapa anggaran di beberapa SKPD tertentu memiliki dana belanja surat kabar hingga Ratusan juta. Sedangkan di SKPD yang lain bahkan tidak sampai Rp. 4 juta, ini merupakan pembodohan terhadap para awak media massa serta pemborosan anggaran uang rakyat yang jelas menyudutkan media massa,” tegasnya.

Di Tambahkannya semua LSM dan Para Awak Media akan melakukan unjuk rasa ke Pemkab Bondowoso dengan tujuan akan menuntut kejelasan penggunaan dana anggaran yang mengatas namakan media massa dan sangat jelas hal ini mengkambing hitamkan media massa dan pembunuhan karakter terhadap awak media, di sebutkan bahwa ini adalah sebuah konspirasi untuk penipuan publik.

Selanjutnya Johan OB akan melaporkan kepada dewan Pers terkait peristiwa yang jelas merugikan nama media massa yang ada di kabupaten Bondowoso

Dilihat dari sudut pandang pertanggung jawabannya, penggunaan nama media massa (Pers) jelas menyimpang, hal ini juga menunggu tanggapan seluruh awak media massa yang ada di Bondowoso dengan keberadaan anggaran ini, selain itu tentang tanggapan serta Sikap Penegak hukum terkait dengan indikasi penyalah gunaan anggaran yang menggunakan embel-embel media massa. Bersambung-H.DARMA