Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Pra-evaluasi Reformasi Birokrasi

TEROPONG Jbr - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Pra-evaluasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Jember tahun 2019. Acara AKIP ini diselenggarakan di Pendopo Wahyawibawagraha Jember, Selasa, 24 September 2019, Pertemuan ini dihadiri oleh seluruh kepala OPD (organisasi peranggkat daerah) di lingkungan Pemkab Jember.

Beberapa arahan disampaikan oleh Bupati Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR Pertama, Bupati berharap kepala-kepala OPD berpartisipasi aktif, menguasai, dan mampu mempresentasikan sendiri kinerjanya. “Bahwa visi dan misi Bupati dan Wabup juga harus menjadi visi misi seluruh OPD, bukan hanya kepala bidang atau stafnya saja,” kata Bupati.

Kedua, forum evaluasi yang digelar bersama Tim Evaluator Sakip dan Pra Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jatim itu harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. “Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki proses-proses evaluasi akuntabilitas kita, karena target kedepan nilai Sakip naik,” ujar Bupati.

Ketiga, dari evaluasi sementara pemahaman tentang AKIP meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Kinerjanya lebih fokus kepada indikator-indikator. Demikian pula dalam penganggaran, kegiatan kecil-kecil yang tidak efektif sudah dihapuskan. Ini terbukti dengan jumlah program yang jauh lebih sedikit, karena ratusan program berkurang.

Keempat, pelaksanaan program kegiatan kedepan harus lebih efektif lagi dalam mencapai perbaikan-perbaikan sesuai indikator.

Kelima, perbaikan kedepan yang segera ditindaklanjuti adalah zona integritas bebas korupsi. Zona integritas ini, paling tidak untuk OPD-OPD pelayanan publik agar segera dijalankan. “Meskipun kita masih WDP (Wajar dengan Pengecualian). Terutama di PTSP tentang perizinan, di Dispendukcapil, di RS Soebandi, dan BKD. Harus kita tunjukkan bahwa Jember sudah berubah. Layanan-layanan publik adalah zona integritas,” tandas Bupati.

Sementara itu, Ketua Tim Evaluator Sakip dan Pra Evaluasi Reformasi Birokrasi Provinsi Jatim, Nana Fajar menyampaikan, maksud dan tujuan evaluasi AKIP.

Pertama, tim akan melihat, memotret, dan mendalami sampai dimana akuntabilitas kinerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Jember. Kedua, tim akan memberikan masukan dan arahan serta melakukan pendampingan terkait implementasi SAKIP.

Nana Fajar menjelaskan, langkah berikutnya setelah pendalaman akan ada penilaian dan predikat. Ini diharapkan ada komitmen bersama antara evaluator dan yang dievaluasi. “Nilai dan predikat ini bukan hasil kompetisi, tetapi mengedepankan pemahaman terhadap Sakip termasuk implementasi dan potretnya ada dinilai dan predikat,” jelasnya.

Disampaikan Nana Fajar, pada tahun 2018 di Kabupaten Jember predikatnya sudah B absolute. Nilainya 60,19. Sebelumnya, di tahun 2017 Kabupaten Jember nilainya 58,12 predikat CC. “Mudah-mudahan tahun ini nilainya bisa lebih naik lagi,” pungkasnya.(*)