Bupati Jember Lantik 47 Pejabat Di Awal Tahun 2019

TEROPONG Jbr – Bupati Jember dr. Hj. Faida MMR melantikan 47 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember di awal tahun 2019, ini merupakan tahap pertama. Prosesi pelantikan berlangsung di Pendopo Wahyawibawagraha, Jum'at  4 Januari 2019.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jember nomor 821.2/11/414/2019 tentang Pengangkatan dalam Jabatan. Ada 47 pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan tersebut.

Dalam sambutannya, Bupati mengatakan bahwa pelantikan tersebut mencakup beberapa orang baru dan pergeseran posisi pada jabatan yang tidak terlalu jauh dengan tugas semula.

Beliau mengatakan "Pada intinya, kita berusaha semakin hari menjadi semakin baik. Pemerintah belajar dari pengalaman beberapa tahun kemarin, melihat tantangan hari ini," tuturnya.

Bupati Jember Faida juga menjelaskan, pada tahun 2019 ini mulai menata SOTK (Susunan Organisasi dan Tata Kerja) pada struktur yang lebih detail. Penataan akan lebih fokus pada sasaran dan tantangan yang ada di jamannya. "Pada tahun 2019 ini kita menyiapkan era baru, pergantian dari status tidak jelas pegawai sebagai pegawai honorer tidak tetap ke masa era P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), Oleh karenanya, struktur organisasi tetap dengan pengelolaan kepegawaian sangat berubah di tahun 2019” jelasnya.

Bupati pun menegaskan tidak ada lagi pengelolaan terhambat. Untuk itu, penguatan struktur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) menjadi perhatian serius di tahun 2019

Beliau menambahkan bahwa “Di semua organisasi perangkat daerah (OPD) yang ada, jelasnya, manajemen kepegawaian ditarik menjadi satu pengelolaan secara sinergis di BKPSDM. Karena itu, sebagian tenaga personalia di OPD ditarik ke BKPSDM, sehingga personalian yang sudah mengetahui kondisi di OPD bisa bersinergi dengan baik. Demikian juga untuk sarana prasarana di bidang-bidang. Pada tahun ini difokuskan menjadi bidang sarana prasarana. Sehingga untuk fungsional yang spesifik, seperti pendidikan dan kesehatan, bisa fokus pada tupoksi utamanya” tandasnya. (*)