H. IRWAN BACHTIAR TANGGAPI ISU PARTAI PENDUKUNG DITINGGALKAN PASANGAN SABAR

BONDOWOSO – teropong.co.id – Wakil Bupati Terpilih H. Irwan Bachtiar Rahmat, SE, M.Si menanggapi tentang isu keretakan partai koalisi pengusung dan pendukung Salwa Arifin – Irwan Bachtiar (SABAR). Irwan menegaskan jangan sampai terprovokasi oleh pihak yang masih belum legowo kalah.

“Saya minta tolong dengan hormat mari kita jangan mudah terpancing dan terprovokasi dari pihak pihak luar yang sengaja akan mengobok-obok kita karena lawan kita masih tidak legowo dengan kekalahannya. Dan perlu saya sampaikan, saya dengan Bpk. kiai Salwa masih belum dilantik dan belum bisa berbuat apa-apa sehingga kami mohon jangan sampai lembaran putih ini dinodai oleh kita sendiri padahal sampai saat ini lawan kita sangat ketakutan dengan kekuatan yang kita miliki”, jelas Irwan kepada partai pendukung.

“Saya dengan Bpk Kiai Salwa sangat berhati-hati dalam menjaga kondisi sampai saat ini, untuk kesolidan para relawan sehingga dalam menjaga perasaan teman-teman relawan saya sampai saat ini selalu menghindar apabila ada pejabat-pejabat mau silahturahmi kerumah saya, karena saya harus menjaga perasaan para relawan dan menghindari fitnah. Perjuangan kita masih panjang, jangan sampai terganggu tukuan kita membangun Bondowoso tanpa korupsi, pungli dan jual beli jabatan, ”, lanjut Irwan

Irwan juga menjelaskan proses pelantikan yang tidak mengundang Partai Pendukung. “Perlu saya sampaikan bahwa untuk acara pelantikan tanggal 24 september 2018, pelaksananya adalah pemprov jatim dalam hal ini gubernur, dan kami Bpk Kiai Salwa Arifin dengan saya hanya undangan dan itupun dibatasi 4 orang anggota keluarga yang hadir, karena prosesinya se-Jatim dan akomodasinya kami juga diatur, sehingga mohon supaya dimaklumi kalau temen-temen gak bisa ikut dan masuk diacara tersebut, saya mohon maaf”. 

“Akan tetapi nanti ada sertijab melalui rapat paripurna istimewa DPRD yang insyaAllah tanggal 4 oktober 2018 di Pendopo atau di gedung DPRD, insyaAllah para relawan dan temen temen akan diundang,” jelasnya

Hal senada disampaikan oleh Andi Hermanto, politisi PDIP sekaligus ketua fraksi PDIP DPRD Bondowoso dan H. Buchori, ketua PPP. “Kalau menurut sepengetahuan saya, masalah kubu-kubuan itu memang sengaja dihembuskan oleh kubu yang kalah agar koalisi pecah. Dan saya tahu persis siapa yang bermain dibalik itu semua”.

Andi juga menjelaskan masalah honor guru ngaji yang tidak naik seperti janji kampanye SABAR. “Sedangkan masalah prioritas program Sabar tunjangan Guru ngaji dan Bosda Madin itu masuk ranah Tim anggaran Pemkab, dalam hal ini, Sekda, DPPKA dan Bappeda. Dan yang mengatur skenario itu adalah Bupati Amin. Sedangkan DPRD hanya menerima usulan dari tim anggaran. Berapa jumlah APBD yang akan di dok. Padahal sebelumnya pihak tim anggaran pemkab sudah beberapa kali datang ke Bupati Bondowoso terpilih, KH Salwa Arifin, bahwa program prioritas sudah dimasukkan. Faktanya begitu Draft RAPBD diajukan ternyata tetap mengacu pada APBD sebelumnya, sehingga DPRD dari PPP PDI Perjuangan merasa kaget dengan keputusan yang diambil oleh Sekda, DPPKA dan Bappeda. Karena tidak perubahan”.

Mendapatkan penjelasan dari Pihak Partai Pengusung, perwakilan ketua partai pendukung, H. Nawiryanto Winarno, SE, memberikan penjelasan mengapa partai pendukung sampai protes. “Sebenarnya kami partai pendukung hanya mengingatkan kepada Pasangan SABAR, karena pasca tasyakuran pemenangan SABAR kami tidak pernah di libatkan dalam pembahasan-pembahasan. Tujuan kami juga untuk menghilangkan kubu-kubuan yang dinilai beberapa pihak memanfaatkan kedekatan dengan pasangan calon, untuk mencari keuntungan pribadi”.

“Kami partai pendukungakan tetep mengawal sejauh mana kebijakan pemerintah SABAR kedepan, yang kita pentingkan untuk perubahan masyarakat Bondowoso, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, atau perebutan suatu jabatan”, lanjut H. Nawiryato.

“Untuk mutasi pejabat, silahkan saja Bupati dan Wakil Bupati terpilih memilih pejabat yang berkompeten asalkan sesuai dengan ketentuan dan tidak melanggar UU ASN. Ini kan dampak dari kepemimpinan yang lalu, tidak mempersiapkan kader ASN yang cukup, untuk menduduki jabatan penting di pemerintahan”.

Sedang tentang honor guru ngaji yang diusulkan oleh, Sekda, DPPKA dan Bappeda tetap seperti tahun sebelumnya, dianggap H. Nawiryanto Winarno, SE, sebagai bentuk “pembangkangan” awal yang harus segera di antisipasi karena menghambat program visi dan misi. “Masih ada waktu untuk membahas RAPBD setelah pelantikan. Dan kami partai pendukung siap mengawal kebijakan pemerintahan Kiai Salwa – Irwan”, ujar H. Nawiryanto. Redaksi