SIMPOSIUM INTERNASIONAL REFORMASI REGULASI UNTUK MENINGKATKAN KEPASTIAN HUKUM DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

TEROPONG Jbr - Forum berbagi pengalaman dilaksanakan melalui kegiatan simposium internasional pada tanggal 11-12 Agustus 2018 di Jember dengan penyelenggara adalah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Pusat Pengkajian Pancasila dan Konstitusi (Puskaspi) Fakultas Hukum Universitas Jember, Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Pemerintah Kabupaten Jember.

 

Melalui forum simposium ini masing-masing perwakilan kementerian hukum/kehakiman dari 7 negara yaitu Belanda, Jepang, Tiongkok, Myanmar, Timor Leste, Jerman, dan Indonesia serta berbagi pengalaman tentang strategi reformasi regulasi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas regulasi di negaranya masing-masing yang akan membawa manfaat bagi semua negara peserta. Manfaatnya adalah negara peserta akan dapat informasi yang berguna tentang model reformasi regulasi di berbagai negara dan kemudian dapat dilakukan kerjasama dalam rangka saling mendukung keberhasilan reformasi regulasi di masing-masing negara.

Guna mengefektifkan hasil simposium ini maka selain delegasi negara juga hadir 30 ahli Hukum Tata Negara dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Kehadiran akademisi ini penting mengingat sebagai sebuah agenda nasional maka reformasi regulasi tidak cukup hanya menjadi kebijakan politik saja, melainkan harus didukung dengan strategi yang efektif dan berhasil guna, untuk itu pikiran-pikiran akademisi sangat perlu untuk didengar dalam merumuskan strategi tersebut.

Pemerintah Republik Indonesia tengah menaruh perhatian besar terhadap upaya menata regulasi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa regulasi sangat memegang peranan penting dalam mengatur ketertiban sosial di masyarakat dan mendukung upaya pembangunan nasional dan kesejahteraan sosial di masyarakat.

Kuatnya kemauan politik yang telah ditunjukkan oleh Pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh beberapa kementerian yang terkait salah satunya adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perundang-undangan (regulasi). Beberapa kebijakan untuk mensukseskan reformasi regulasi telah diambil oleh Kementerian Hukum dan HAM yaitu memperketat usulan regulasi baru, memperkuat harmonisasi rancangan regulasi, penelaan kembali rancangan regulasi sebelum diundangkan, melakukan evaluasi atas keberlakuan regulasi dan melakukan mediasi dalam hal terjadi sengketa atau konflik antar regulasi.

Berbagai strategi yang ditempuh oleh Kementerian Hukum dan HAM telah memberikan kontribusi bagi peningkatan iklim bisnis dan investasi di Indonesia, yang pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta mengurangi angka kemiskinan. Meskipun program reformasi regulasi di Indonesia telah berjalan namun upaya untuk terus mengefektifkan program ini agar membawa dampak lebih optimal perlu dilakukan, salah satunya adalah dengan berbagi pengalaman dengan negara lain utamanya tentang peran dan strategi kementerian hukum/kehakiman di berbagai negara dalam melakukan reformasi regulasi di negaranya masing-masing.(*)