Diduga Korupsi Proyek Miliyaran Rupiah FKLMP Laporkan Dinas Kesehatan Pesewaran Ke Kejati Lampung

Pesawaran,www.teropongtimur.co.id.

Forum komunikasi Lembaga

Masyarakat Lampung (FKLMP) YANG di

ketahui oleh AFRIZAL ALFA melaporkan

dugaan Korupsi, Kolusi, Nepotisme,

(KKN) Dinas Kesehatan Kabupaten

Pesawaran dalam pemilihan Penyedia 

Pekerjaan konstruksi Gedung Rawat

inap,Lantai 2 , dan Lantai 3 RSUD

Kabupaten Pesawaran Kejaksaan

Tinggi Lampung, Laporan diterima

oleh kasipenkum Kejaksaan Tinggi

Lampung, Bapak ARI WIBOWO.

Kondisi Proyek

Pengadaan Gedung Rawat inap Lantai

dan Lantai 3 yang merupakan katagori

Pekerjaan Kontruksi yang menelan

dana yang sangat fantastik yaitu HPS

Rp33.812.145.000, bersumber dari

Anggaran DAK tahun 2018 dan diawasi

dan diamankan oleh TP4D.

ALFA, menjelaskan agar pihak Kejati

untuk segera melakukan langkah-

langkah hukum terkait dengan adanya

laporan pengadudugaan awal dan

penemuan dugaan tindak Pidana

Korupsi, para Oknum di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Pesawaran 

maupun PT.ASRI FARIZ JAYA yang

terkait kegiatan ini,dan dengan

sengaja melakukan melawan hukum.

"Yang utama dari Laporan tersebut,

ALFA, menjelaskan bahwa PA/PKA

melanggar tindak pidana Korupsi,

karena sudah melakukanan Proses

pelelangan atau

seleksi pemilihan lansung tidak sesuai

dengan peraturan Presiden nomer 54

Tahun 2010, tentang pengadaan barang

atau jasa Pemerintah sebagaimana

telah beberapa kali di ubah, terakhir 

dengan peraturan Presiden nomer 4

tahun 2015,tentang perubahan ke 4

atas peraturan Presiden nomer 54

Tanin 2010,tentang pengadaan barang

atau jasa Pemerintah.

Pihak FKMP sudah mencoba untuk

mempertanyakan dugaan tersebut

Kepada Dinas Kesehatan melalui 

Surat yang dilayangkan,namun belum

ada penjelasan Atan balasan surat.

"Di Tempat Kejadian Perkara( TKP)saya

juga akan berkordinasi dengan tim

TP4D yang mengawasi Proyek untuk

memeriksa seluruh pelaksanaan 

Proyek RSUD Pesawaran,"jangan

sampai Kejaksaan disalahkan bila

terjadi hal hal yang tidak diinginkan,

dilain waktu tehadap RSUD tersebut 

karena Pelaksanaan PRoyek diawasi langsung oleh Kejaksaan."jelasnya

Kasi penkum juga menghimbau agar

seluruh Proyek yang diawasi dan

diamankan oleh pihak TP4D,yang

bermasalah juga harus dilaporkan 

Kejaksaan.  ( Dona F, Agung)