DATA BPJS BDT BERMASALAH. 74 RIBU MASYARAKAT BONDOWOSO PENERIMA PBI-JKN DINONAKTIFKAN

Bondowoso.www.teropongtimur.co.id.

 Pemerintah pusat menonaktifkan 74 ribu peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) di Kabupaten Bondowoso. dihapusnya puluhan ribu peserta BPJS PBI-JKN merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, yang namanya tidak masuk dalam  Basis Data Terpadu  (BDT).

Dihapusnya 74 ribu peserta BPJS-JKN menyisakan kekhawatiran dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bondowoso. Dikhawatirkan benar-benar ada masyarakat miskin didalamnya, sehingga tak bisa menikmati pelayanan kesehatan secara gratis.

 Untuk itulah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bondowoso, Syaifullah meminta Dinas Sosial (Dinsos) agar berupaya memasukkan kembali ke-74ribu peserta BPJS PBI-JKN kedalam BDT dengan syarat dilakukan verifikasi dan validasi (verivali) kembali.

“ Dinsos harus breakdown data-data ke kecamatan dan desa terlebih dahulu. Selanjutnya, camat, desa dan operator desa bisa melakukan pendataan ulang di lapangan” jelasnya, Rabu (27/11/2019).

Sementara menurit Assisten II Pemkab Bondowoso, Agus Suwardjito mengatakan bahwa pihak Pemkab hanya memiliki waktu sekitar tiga minggu untuk melakukan verivali puluhan ribu warga yang namanya tak masuk BDT yang berakibat dinonaktifkan dari kepesertaan BPJS PBI-JKN.

“ Nanti camat akan menggunakan tenaga PKH ataupun TKSK untuk mengawasi pendataan ulang yang dilakukan oleh Pemdes ” ungkapnya.

Hal yang sama juga disampaikan Assisten I Pemkab Bondowoso, Agung Tri Handono, bahwa BDT di Kabupaten ini memang bermasalah.

“ Ada ketidaksinkronan antara jumlah data yang dimiliki oleh BPJS dengan BDT. Yang mana, BPJS memiliki data dengan jumlah 574 ribuan warga yang menjadi peserta PBI-JKN. Angka itu berbeda dengan BDT, yang tercatat hanya ada sekitar 451 ribu warga miskin di Bondowoso” pungkasnya.

#pewarta. Saiful

#Editor. Buang. A