Penyaluran Rastrada dan Pemenuhan Hak Sipil Anak

TEROPONG Jbr - Penyaluran Rastrada dan pemenuhan hak sipil anak menjadi bentuk hadirnya Pemerintah ditengah-tengah masyarakat merupakan langkah konkret yang dilakukan oleh Pemerintahan Faida-Muqit. Memasuki tahap kelima dari 12 titik tempat yang didatangi oleh Wakil Bupati Jember, Drs. KH. Abdul Muqit Arief. Adapun wilayah kecamatan yang mendapat penyaluran bantuan yaitu Sukowono, Kalisat, Sumberjambe, dan Mayang.  Bertempat di Pondok pesantren Roudhlatul Ulum, Sumberwringin, Kecamatan Sukowono.Jum'at, 18 Oktober 2019,

Untuk kali ini turut hadir dalam acara penyerahan tersebut Wakil Bupati Jember yang didampingi oleh Plt. Ka. Dinsos Kab. Jember, Kabid Adminduk Dispendukcapil Kab Jember, dan Plt. Ka.Dinas PU Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kab. Jember,

Tak hanya menyalurkan beras rastrada saja. Namun, Wabup Muqit Arief juga menyalurkan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai langkah negara dan pemerintah untuk memenuhi hak anak.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Jember, dihadapan sekitar 999 undangan yang hadir dalam acara tersebut, mengatakan bahwa ini merupakan tindak lanjut untuk memberikan kepastian hukum bagi anak-anak di Jember. “Sampai hari ini, untuk anak-anak di Jember yang telah menerima KIA, sebanyak 566 lembar yang telah tercetak dan terdistribusikan” ujar Wabup.

Lebih jauh Wabup mengatakan bahwa KIA ini agar anak-anak yang belum berumur 17 tahun bisa mendapatkan kepastian hukum dalam hidupnya, penanganan yang tepat saat mereka mendapatkan perlakuan tindak kekerasan, termasuk pula bisa mendapatkan perlindungan sekolah dan kesehatannya.

Wabup Muqit Arief juga menyampaikan bahwa ini merupakan titik kelima dalam penyaluran Rastrada dan KIA. Rangkaian kunjungannya ini merupakan komitment Pemkab Jember untuk mewujudkan Pemerintahan yang peduli terhadap kebutuhan masyarakatnya secara keseluruhan. 

"Kepedulian ini bersifat menyeluruh, yang artinya meletakkan semua program pemerintah itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, mulai dari orang tua, fakir miskin, lansia, lansia renta, lansia terlantar, termasuk anak-anak", jelasnya. 

“Penyaluran ini tidak hanya ditangani oleh Pemerintah dan Forkopimda, akan tetapi juga melibatkan pondok pesantren dan masyarakat. Di sini banyak yang terkait. Para kepala desa, lembaga ponpes, dan camat membantu memfasilitasi. Syukur-syukur ini kemudian menginspirasi,” terangnya.

Seperti KIA misalnya, juga memerlukan kepedulian dan kesadaran orang tua untuk melakukan pengurusan KIA ini. "Semua harus bersinergi, Pemerintahnya bersemangat, ternyata orang tuanya kurang semangat sekali untuk memenuhi hak sipil anaknya. Kan gak nyambung", jelas Wabup.

Bentuk kepedulian ini, kata Wabup, dapat menjadi catatan tersendiri dalam rangka agar semua anak di Kabupaten Jember memiliki kepastian hukum dalam hidupnya sejak dini. “Hal-hal yang semacam ini kalau bisa berkembang kepada hal yang lain sebagai wujud kepedulian, ini akan menjadi catatan tersendiri untuk bisa mengantar Kabupaten Jember pada pemenuhan kebutuhan masyarakatnya", tandasnya. (*)