Kabupaten Jember Dapat Penghargaan Atas Penanganan Konflik Sosial Tahun 2019

TEROPONG Jbr – “ Penghargaan yang berhasil diraih berkat keberhasilan Forkompimda Kabupaten Jember bersama masyarakat dalam mengatasi kerawanan konflik sosial waktu Pemilu 2019”. Hal ini disampaikan sesaat setelah menggelar Upacara Peringtan Hari Laahir Pancasila oleh  Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR Senin 01/06/2019.

Tak hanya itu, terdapat beberapa kerawanan konflik sosial di Jember yang telah berlalu yaitu demo buruh dan masalah tambang di Silo yang berhasil dilalui dengan aman dan damai. “Hal ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Bupati dan Wakil Bupati, namun atas sinergisitas semua pihak serta kedewasaan masyarakat Jember, bahwa pesta demokrasi adalah hal yang biasa ada yang dan kalah,” tuturnya.

Kedewasaan berpolitik inilah yang membantu Pemerintah Kabupaten Jember, hingga menerima penghargaan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Penghargaan tersebut diserahkan gubernur dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila, 01 Juni 2019, di Grahadi Surabaya.

Selain kedewasaan berpolitik, penghargaan itu diraih oleh tindakan-tindakan yang telah dilakukan dalam rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial. Rencana aksi terpadu yang telah dilakukan bersama tokoh masyarakat itu berhasil menangani kerawanan konflik sosial dengan baik.

Jember merupakan wilayah yang cukup banyak memiliki pondok pesantren. Karena itu, lanjutnya, Forkompimda terlibat bersama tokoh-tokoh masyarakat mengatasi masalah sosial. “Bukan pemerintah berhadap-hadapan dengan masyarakat, tetapi pemerintah bersama masyarakat. Bersama mengatasi kerawanan konflik sosial dengan adanya kebhinekaan,” ujarnya.

Sejak dulu, Jember dikenal memiliki potensi kerawanan konflik sosial. Tetapi, dari dulu juga dikenal stabilitas sosialnya sangat baik. Di sisi lain, demo buruh tahun ini cukup mereda di Kabupaten Jember.

Menurut Bupati bahwa organisasi-organisasi buruh di Kabupaten Jember sudah sangat sadar. Mereka menyadari bahwa mereka memiliki saluran yang lancar untuk melaporkan masalah dan konflik buruh. Bahkan, laporan buruh masuk langsung ke WA bupati dengan lancar. “Hal ini bisa ditangani dengan teknologi terkini. Bisa dikomunikasikan dengan cepat dan real time, serta mendapat respon yang sangat baik,” tuturnya.

Hampir bisa dikatakan, bahwa semua konflik buruh bahkan buruh asal Jember yang bekerja di luar kota termasuk di luar negeri dapat terkomunikasikan dengan baik dan sebagian bisa teratasi.

Di Kabupaten Jember sendiri banyak pegiat media sosial yang membantu mengomunikasikan potensi konflik sosial, termasuk konflik buruh yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber informasi untuk ditindaklanjuti. (*)