PEMBANGUNAN BRONJONG LAYAK DI TELUSURI APARAT PENEGAK HUKUM

Situbondo, www.teropongtimur.co.id


Berbagai jenis Program Pemerintah yang turun ke masing-masing Desa, tak tanggung-tanggung Pemerintah tingkat Pusat maupun Daerah mengucurkan Anggaran hingga mencapai miliaran rupiah untuk masing-masing Desa diseluruh nusantara Republik Indonesia yang di alokasikan untuk beberapa jenis kegiatan.


Meliputi Anggaran Dana Desa (DD) melalui bantuan Keuangan Pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang turun melalui  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di masing-masing Kabupaten/ Daerah.

"Harapan dari Pemerintah tak lain demi mensejahterakan Masyarakat. Namun seringkali ditemukan dalam pelaksanaan tak sesuai harapan serta di duga rawan terjadi kebocoran anggaran.

"Seperti yang terjadi pada Pembangunan bronjong di Desa Banyuglugur Kecamatan Banyuglugur Kabupaten Situbondo, terlihat pada pemasangan kawat diduga asal-asalan. Yang mana pemasangan kawat bronjong pada bagian bawah dan belakang terlihat berbeda, pada bagian bawah atau dalam (disela-sela penataan batu) anyaman kawat yang berfungsi sebagai pengikat batu lebih lebar, sedangkan di bagian depan atau permukaan lebih kecil. Dari perbedaan tersebut disinyalir ada pengurangan volume kawat. Juga terdapat pada beberapa bagian pekerjaan (finishing) diduga asal - asalan atau kurang rapi, sehingga bangunan bronjong tersebut disinyalir akan mudah ambrol.

Saat wartawan Teropong Timur turun ke lokasi, Warga setempat yang enggan disebutkan namanya sempat dipertanyakan tentang timbunan tanah urug yang berfungsi sebagai penahan bronjong, karena hal tersebut sangat penting, yang semestinya tanah urug tersebut juga di utamakan oleh pihak pelaksana yang mengerjakan kegiatan tersebut.
"Menghawatirkan kalau tidak diberi tanah urug mas, terang warga sambil melihat ke arah bangunan bronjong.

Hasil konfirmasi dengan Tim Kegiatan Desa Banyuglugur yang akrab disapa Samsuri, dirinya tidak tau perihal bangunan bronjong tersebut, , emang benar saya tercantum sebagai tim kegiatan, tapi saya tidak dilibatkan dalam Pembangunan bronjong tersebut. jika ada sesuatu langsung Konfirmasi dengan Kepala Desa saja mas. Terang Samsuri..

Senada juga disampaikan oleh Miskam, Ketua BPD Desa Banyuglugur. Jika dirinya hanya mengawasi pekerjaan saat kegiatan berlangsung, akan tetapi kalau perihal berapa nilai anggaran, sampean langsung tanya ke Pak Kades, karena papan Informasi juga tidak ada mas. Kata Miskam saat ditemui di tempat kerjanya.

Hal lain juga disampaikan oleh Ketua Lembaga Pemantau dan Pengawas Anggaran Negara "LPPAN". Amir Mahmud, pria asal Besuki, bahwa dirinya akan meminta Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk segera turun tangan, dan berencana akan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Bersambung.  ( Amir / Hafit.)