Tolak Perpres APBDESI Lakukan Unjuk Rasa Damai

Teropong Timur News Situbondo - Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Situbondo  menolak Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 tahun 2021 tentang penggunaan Dana Desa (DD).

Ketua DPC Apdesi Kab. Situbondo, H Juharto SH mengatakan DPC Apdesi Kabupaten Situbondo meminta pemerintah merevisi Pasal 5 ayat (4) dalam peraturan tersebut. 

"Dalam pasal itu disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40 persen dan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen," kata dia saat melaksanakan unjuk rasa damai dimulai alun alun situbondo Rabu, (15/12/2021)

"Kebijakan ini memberatkan kami, Menurutnya sudah cukup banyak bantuan dari pemerintah kepada masyarakat, ada Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST) dan bantuan lainnya," katanya.

 “Dengan diterbitkannya Perpres 104, kewenangan Pemdes telah dikebiri. Selain akan menghambat kegiatan desa yang telah direncanakan, penggunaan 40 persen dana desa yang diperuntukan untuk BLT pada pelaksanaanya tidak akan tepat sasaran. Intinya ini akan merusak RKPDes yang telah selesai disusun dan ditetapkan,” tambahnya. 

Saat ini semua kepala desa yang turun ke jalan untuk melakukan aksi demo damai untuk memimta revisi atau penolakan agar ditanggapi pemerintah. Menurut H Juharto SH, dengan diterbitkannya Perpres 104 itu, kewenangan Pemdes dalam mengurus urusan rumah tangganya sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 dilemahkan secara perlahan. Dia mengaku kecewa atas diterbitkannya peraturan tersebut. 

Ia menjelaskan, dalam Perpres 104 tersebut menentukan sebanyak 4 poin penggunaan DD tahun Anggaran 2022. Dari keempat poin itu diantaranya, program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa nominalnya sudah ditentukan paling sedikit itu 40 persen. 

Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20 persen, dan Dukungan pendanaan penanganan Covid-19 itu paling sedikit 8 persen dari total alokasi Dana Desa yang diterima oleh setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya. 

Dari empat poin penggunaan DD yang telah ditentukan pemerintah pusat melalui Perpres 104 tersebut, Pemdes mengelola sisa sebesar 32 persen dan alokasi yang diprotes keras oleh para kepala desa yaitu pada penggunaan DD untuk bantuan langsung tunai paling sedikit 40 persen. 

Pewarta : Mos/Wahyudi