Dugaan Proses Non Prosedural dan Mark Down penghapusan asset Syndicate Datangi Tipidkor Polres Untuk Selidiki

Situbondo,www.teropongtimur.co.id. 

Sekali lagi, Komunitas Syndicate (Socius, Intelegensi,Investigasi dan Pengawasan Melekat) mendatangi Mako Polres Situbondo untuk meminta pihak Tipikor menyelidiki temuan data perihal dugaan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) pada proses mekanisme penghapusan aset Pemerintah Kabupaten Situbondo tepatnya di lingkungan Pendopo, Jum'at (22/10/2021).

 

Setelah sebelumnya Komunitas Sindikat mendatangi kantor Badan Pendapatan  Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Situbondo untuk mengklarifikasi perihal proses mekanisme dan juga tahapan yang dilalui dalam penghapusan aset Daerah dan tidak menemukan jawaban yang pasti, akhirnya Komunitas dengan nahkoda Amirul Musthofa tersebut mendatangi Mako Polres Situbondo dan meminta pihak Tipikor untuk menyelidiki prosesnya.

Keputusan tersebut terpaksa di ambil mengingat adanya temuan-temuan data dari "grup presser" tersebut terkait rangkaian proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo 2021 ini. Yakni, penghapusan aset Daerah tepatnya gedung belakang Pendopo diduga tanpa melalui prosedur dan diduga pula telah terjadi mark down dalam proses taksiran harganya.

 "Ini menjadi penting untuk diawasi sebab manajemen barang milik Daerah diduga merupakan rawan tindak pidana korupsi terjadi," ungkap Bang AM di depan awak media.

 Merujuk pada Peraturan daerah nomor 6 tahun 2019 tentang pedoman pengelolaan barang milik Daerah, lanjut Amir, yang mana mengatur semua terkait tata kelola barang milik Daerah, namun pada pelaksanaannya jauh dari apa yg telah diatur dalam produk hukum Daerah. Menurutnya, beberapa hal temuan yang diperoleh dalam proses penghapusan aset daerah adalah sebagai berikut :

 

1). Tim pelaksanan penghapusan aset tidak mengantongi surat persetujuan aset untuk melakukan pembongkaran hanya berdasarkan usulan dari kuasa pengelola barang yaitu bagian umum Sekretariat Daerah sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait beberapa proyek di lingkungan Pendopo Kabupaten Situbondo.  Pada bulan Juni 2021 bangunan telah dibongkar rata dengan tanah namun baru bulan Oktober 2021 baru ada seseorang yang membayar ke rekening kas Daerah. 

2). Tim pelaksana penghapusan aset daerah diduga melakukan taksiran dibawah harga penjualan (mark down) disebabkan ada beberapa barang yang tidak masuk dalam daftar taksiran.

3). Tim pelaksana penghapusan diduga tanpa melalui mekanisme lelang seperti yg diatur oleh Perda Nomor 6 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah  namun dicarikan pembeli diduga secara diam-diam yang cenderung mengarah pada praktek KKN.

4). Juru taksir (appraisal) pada tim pelaksana penghapusan aset Daerah tidak memiliki kompetensi yang ditunjukan dengan sertifikat kompetensi dalam melaksanakan tugasnya.

 

"Jika penghapusan aset Daerah di lingkungan Pendopo saja dilakukan tanpa prosedur dan melakukan taksiran rendah, bagaimana dengan aset daerah yang berada jauh dari keramaian di pelosok Desa..? Maka dari itu, Syndicate meminta kepada unit tindak pidana korupsi Polres Situbondo agar melakukan penyelidikan untuk mencegah terjadinya praktek KKN dalam proses penghapusan aset Daerah, "pungkas lelaki yang akrab dipanggil Pak RT ini.

Pewarta : yadik

Editor pusat PT teropong post jaya, media cetak & online teropong timur news: Buang A