Tolak Tambang Fosfat, Pemerhati: Pemkab Harus Punya Kajian Khusus

Sumenep,www,teropongtimur.co.id. 

Persoalan tambang Fosfat, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, terus menuia pro dan kontra dari berbagai pihak. Pasalnya, terkait penolakan tambang Fosfat yang gencar saat ini dilakukan, pemerintah harus mempunyai kajian khusus terkait dampak Lingkungan dan Ekonomi.

Sebab selama ini muncul persoalan, berawal dari tambang-tambang liar yang tidak mempunyai ijin, yang hasilnya hanya di nikmati orang dari luar Sumenep.

"Pemerintah harus punya kajian khusus, biar masyarakat tau masalah tambang Fosfat plus minusnya," kata Pemerhati tambang Fosfat RUSDI, kepada sejumlah awak media.

Namun kata RUSDI, seperti tambang yang ada di desa Tanah Merah, Kecamatan Saronggi, Sumenep, yang mana sudah beroperasi cukup lama, dan mengaku selama ini masih tidak terasa dampak terhadap lingkungan.

"Kalau di Desa Tanah Merah, samalpai saat ini masih belum terasa dampak lingkungannya, karena saya punya lahan di dekat tambang Fosfat itu," ujar RUSDI.

Sebab dirinya juga mengaku, sistem tambangnya itu dengan cara di keruk kedalam mengambil dirongga goa. "Kami rasa belum terasa dampaknya," jelasnya.

Ditanya kerusakan jangka panjangnya, pihaknya mengatakan butuh analisis, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus ikut kajian terkait amdalnya.

"Makanya, ini butuh kajian khusus dari Pemkab setempat, walaupun ranah ijinnya itu provinsi, tapi minimal harus mempunyai dampak positif kepada masyarakat, biar tidak hanya dinikmati orang luar Sumenep saja," Harapnya.

Sehingga dirinya berharap, dengan kajian ini, bisa jelas apa yang menjadi penyebabnya dampak Lingkungan dan Ekonomi.

"Selama ini penolakan tidak terarah, kemana arah penolakan dari beberapa kalangan Ulama, Mahasiswa dan yang lainnya. Namun penolakan itu harus jelas dampak-dampak Lingkungannya seperti apa menurut amdalnya" ujarnya

Sehingga pemerintah juga harus mempunyai kajian, dan hasil kajian amdalnya seperti apa, agar investor masuk bisa diterima dan tidak ditolak oleh masyarakat.

"Ini butuh sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dimana letak negatif dan positifnya. Kalau saya amati selama ini hanya menolak tambang Fosfat dan tambang tak berijin, harus sesuai kajian koofrensif," tuturnya.

Sehingga pemerintah harus menjelaskan, kenapa ada penolakan dari masyarakat, karena apa itu harus rinci dan jelas, biar tim amdal bisa mengkaji berkenaan dengan lingkungan itu.

" Fosfat juga dibutuhkan oleh Pemerintah, dan juga oleh Petani untuk dijadikan Pupuk. Ini perlu diflorkan dan disesuaikan dengan kajian yang serius, supaya masyarakat lebih faham dengan isu yang mengubah paradigma masyarakat. Padahal belum tentu benar," ucapnya dengan nada pesimis.

Sebelumnya penambangan Fosfat di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur terus menuai protes, kali ini Aliansi Mahasiswa menggelar aksi ke Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, pada hari Selasa (8/03/2021).

"Mereka menggelar Orasi di depan kantor PABPEDA, mahasiswa menolak penambangan Fosfat dinilai merugikan warga, baik pada petani maupun nelayan. Sebab dengan adanya penambangan di proyeksi akan merusak lahan milik warga Kabupaten Ujung Timur Pulau Madura ini," tutupnya.

Pewarta: Benny H