PROYEK JITUT, DIDUGA ASAL ASALAN LSM PENJARA ANGKAT BICARA

Situbondo Teopong Timur News

Jaringan Usaha Tani (JITUT) merupakan perbaikan / penyempurnaan jaringan irigasi  desa,yang dibiayai oleh pemerintah melalui kementrian Pertanian. Pantauan Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Muchsin al fajar di lokasi tersebut terdapat pekerjaan  pengembangan JITUT Hippa Lestari yang dikerjakan CV BUMI HIJAU,dengan no kontrak 027 /1504 /4321.221.2 / 2020 Anggaran proyek tersebut menelan biaya hingga Rp 173.099.300

“Tapi sangat disayangkan, pekerjaannya terkesan asal-asalan. Cara kerjanya salah, sebab ditemukan sejumlah material, seperti pasir bercampur tanah, kemudian adukan semennya juga tidak sesuai , dan kedalaman pondasi juga diragukan,” pungkas Ketua DPC LSM PENJARA

Saat dikonfirmasi pada salah satu pekerja , sempat  disinggung soal kejanggalan pada pasir dan adukan semen serta kedalaman pondasi, iapun mengungkapkan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah dari atasannya.

“Di sini saya hanya kuli. Bekerja sesuai perintah serta memakai material yang sudah disediakan. Terus soal kedalaman pondasi, saya tidak tahu.

Sementara itu Kepala Sexi /  ibu KASI Eni tidak merespon saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Begitu juga ketika foto hasil pekerjaan di lapangan dikirim melalui wa, tidak direspon.

Sementara itu ketua DPC LSM Penjara Muchsin al fajar menyebutkan, kejanggalan pada proyek Pengembangan JITUT Hippa Lestari dusun tanjung banon desa Tanjung Kamal Kecamatan Mangaran  merupakan bukti lemahnya pengawasan oleh pihak terkait, sehingga di lapangan membuat pihak rekanan mengerjakan proyek irigasi asal-asalan. Begitu juga pihak konsultan pengawas yang saat itu tidak ada di lapangan.

“Kita berharap rekananan bekerja secara professional karena anggaran pembangunan ini merupakan uang negara, uang rakyat. Maka kita juga menyarankan jika ada rekanan yang bekerja tidak sesuai aturan agar tidak mencairkan pembayaran pekerjaan proyek,” ujarnya.

Sejatinya,dinas terkait melakukan evaluasi soal penunjukan rekanan. Sehingga jika ada rekanan nakal dicatat dan tidak lagi diberi pekerjaan pada anggaran tahun berikutnya.

“Kami juga meminta kepada jajaran penegak hukum agar turun langsung ke lapangan untuk melihat faktanya. Sebab anggaran yang dipergunakan bukan milik pribadi, tetapi uang  negara yang diambil dari pajak masyarakat. Selain itu, masyarakat juga berhak melaporkan jika ada rekanan yang mengerjakan proyek tidak sesuai spek,”

Pewarta : Niar