BPPKAD Situbondo Antisipasi Potensi Kehilangan Pajak Daerah Sebesar 1,7 Miliar

Situbondo Teropong Timur News 

Berdasarkan hasil pemaparan H.Lutfi Zakaria Selaku Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Situbondo, Menanggapi laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) di tahun 2019 , yang menemukan potensi kehilangan pajak daerah  Situbondo BPHTB( Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) sekitar 1,040 Miliar  Rupiah dan pengelolaan air tanah penetapan tarif yang salah, sekitar 700 Juta Rupiah jadi total 1,7 Miliar.

 

Menurut KABID Pajak BPPKAD Situbondo,“ Tarif pengelolaan air tanah pada awal penetapan diperoleh dari tarif Provinsi dan BPPKAD hanya melakukan pendataan objek baru sedangkan objek yang lama menggunakan tarif Provinsi. Dan pada saat hasil temuan potensi kehilangan pajak daerah di laporkan pihaknya  segera mengambil langkah-langkah penting untuk mengantisipasi, salah satunya dengan mengubah sistem agar mengantisipasi potensi LHP BPK terjadi, dengan cara mengubah sistem perpajakan tarif niaga menjadi tarif industri  dalam beberapa bidang industri yang terdapat di Situbondo sesuai dengan aturan pemerintah yang sudah di tetapkan dalam UU. Dan aturan ini sudah di berlakukan sejak bulan Mei 2020”.

 

Dalam merespon laporan dari LHP BPK terkait BPPKAD Situbondo, “Pihaknya sudah memaksimalkan tindakan untuk merespon Laporan tersebut terkait dengan BPPKAD Situbondo dan menjadikan laporan ini evaluasi besar bagi BPPKAD Situbondo agar tidak terulang kembali di waktu yang mendatang”, tambahnya di akhir pemaparan kepada pihak jurnalistik Teropong.

Pewarta: Mochsin Zubaidi & Wahyudi

Editor : Yadik