Lokakarya Diseminasi Hasil Studi Every Mother and Newborn Countys (EMNC)
TEROPONG Jbr – Menindaklanjuti beberapa rekomendasi
untuk berupaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir, serta
stunting Kabupaten Jember mengelar Lokakarya Diseminasi Hasil Studi Every
Mother and Newborn Countys (EMNC), di
Pendopo Wahyawibawagraha Jember Jumat, 13 September 2019.
Dalam sambutannya dan pengarahan Bupati Jember dr.
Hj. Faida, MMR. mengungkapkan bahwa pelayanan kegawatdaruratan untuk ibu dan
anak harus ada di seluruh rumah sakit di Jember. Bukan hanya rumah sakit
pemerintah, tetapi juga rumah sakit swasta. “Kami harus segera mendorog seluruh
rumah sakit untuk memastikan, tidak ada rumah sakit di Jember yang berizin
operasional tapi tidak siap melayani emergency ibu maupun anak selama 24 jam,”
tegas Bupati.
Masih menurut Bupati, berkaitan dengan pelayanan di
puskesmas, Pemerintah Kabupaten Jember telah tersedia 25 dari 50 puskesmas yang
telah berkompeten untuk melayani emergency ibu dan anak selama 24 jam. “Dan ini
kami teruskan dengan target 50 persen sisanya tertuntaskan. Kami juga melatih
banyak SDM kesehatan, grup pendampingan untuk masalah ibu dan bayi,” katanya.
Ada juga program aplikasi untuk ibu hamil yang
dimiliki Kabupaten Jember. Kedepan akan membuat buku KIA berbasis IT atau
e-KIA. “Kalau kemarin kan kita tahu ibu hamil telat kontrol siapa yang
melayani, hasil kontrolnya bisa tahu di aplikasi,” terangnya.
Terkait dengan, stunting, bupati menyatakan, dari
hasil data terlihat angka stunting Jember sudah turun. “Satu anak adalah aset
bangsa. Jadi satu saja balita stunting menjadi masalah, kalau ada 3 balita
berati satunya stunting,” jelas Bupati, seraya menyebut ada 18 desa dengan
jumlah balita stunting paling besar. Ke-18 desa ini menjadi prioritas. 18 desa
ini diberi program pendampingan. Termasuk untuk posyandu dan intervens secara
komprehensif terhadap masalah sanitasi dan masalah layanan kesehatan.
Pemerintah Kabupaten Jember bersama KUA akan membuat
regulasi yang memastikan tidak ada pasangan menikah kecuali sudah tahu bahwa
dia mempunya kompetensi calon ibu dan calon bapak, untuk lahirnya balita sehat
Indonesia. “Memerlukan suatu komitmen. Masalah stunting ini enggak cukup ketika
bayinya lahir. Ketika ada calon bapak dan ibu, akan diberikan pelayanan untuk
memastikan calon ini paham dalam mempersiapkan kehamilan dan melahirkan, maka
perlu ada partisipasi keluarga, kesehatan, dan pemerintah,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa
Timur, yang diwakili oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan
Propinsi Jawa Timur, Drg. Fitri, M.Sc., menyampaikan masalah kesehatan
membutuhkan kerjasama semua pihak sesuai peran dan tupoksinya, bergerak bersama
mengatasi kesehatan. “Jawa timur sudah membuat suatu prioritas sesuai dengan
nasional yaitu untuk mengatasi kematian ibu dan bayi, masalah gizi, stunting,
tbc. disini kita semua harus bergerak, ini tidak bisa hanya dilakukan dinas
kesehatan, tetapi lingkungan dan pengawasan orang sekitar,” tandasnya. (*)
Labels: Pemerintah


0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home