Bupati Jember Gelar Musrenbang Kabupaten Tahun 2020

TEROPONG Jbr – Ada yang berbeda pada pelaksanaa Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Jember tahun 2020 yang digelar di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Senin, 18 Maret 2019, pasalnya acara Musrenbang terlihat ada kaum difabel yang ikut sebagai peserta.

Bupati Jember dr. Hj. Faida, MMR yang memimpin acara tersebut menyebut bahwa acara Musrenbang ini menjadi Musrenbang Inklusi. Hal ini disampaikan. setelah Bupat melihat  ada kaum difabel dalam merencanakan pembangunan Kabupaten Jember tahun 2020 itu. "Saya bersyukur karena Musrembang hari ini lebih lengkap lagi, karena Musrembang Kabupatennya menjadi Inklusi, ada perwakilan dari difabel,  perwakilan lansia,  perwakilan dari anak-anak, perwakilan  perempuan, dan perwakilan masyarakat desa," kata Faida.

Bupati juga berharap Musrembang ini bisa efektif, bisa mendengar, merangkum keinginan masyarakat, benar-benar memilih satu program yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.

"Di tahun politik jangan sampai ada pemindahan-pemindahan titik (pembangunan) karena kepentingan politik. Sejatinya kepentingan masyarakat adalah fokus utama pembangunan," tegasnya.

Pada tahun 2020 arah pengembangan Jawa Timur sinkron dengan misi Kabupaten Jember, pembangunan Kabupaten Jember fokus pada Jember Mandiri, Jember Kuat, dan Bersih.

"Artinya juga mandiri dari ekonomi. Ini saatnya dunia pertanian, perikanan, peternakan, menjadi kemandirian pangan. UMKM dan ekonomi kerakyatan bisa bangkit, sehingga bantuan modal usaha dan akses pemasaran serta sinergisitas distribusi bersama pemerintah daerah bisa menjadi fokus utama,”  tandasnya.

Melalui forum ini seluruh pemangku kepentingan melakukan penajaman, penyelarasan, dan klarifikasi.  Sehingga, mencapai kesepakatan terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten (RKPD) Jember tahun 2020.

Sementara itu, Kepala Bakesbangpol Provinsi Jatim Drs. Ec. Jonathan Judianto, MMT, menyampaikan forum Musrenbang Kabupaten mempunyai arti penting.

Sejarah penyelenggaraan pemerintah di Indonesia, lanjutnya, mengalami perkembangan dan dinamika. Semula sentralistik berubah menjadi otonom. Namun, perubahan ini tidak membuat pemerintahan terkotak-kotak. "Pembagian pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, dengan menanggalkan praktek ego sektoral. Pemerintah pusat dan daerah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa berdiri sendiri," jelasnya.

Karena itu, perencanaan pembangunan harus bersinergi antar-pusat dan daerah, dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dengan muara yang sama : meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (*)